BPK Serahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 ke DPR

BPK Serahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 ke DPR

Konferensi Pers Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016 dipimpin oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di kantornya, Jakarta, 22 Mei 2017. Tempo/Ghoida Rahmah
Konferensi Pers Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016 dipimpin oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di kantornya, Jakarta, 22 Mei 2017. Tempo/Ghoida Rahmah
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan alias IHPS beserta Laporan Hasil Pemeriksaan semester I Tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 2 Oktober 2018.
Baca juga: BPK Temukan 15.773 Permasalahan Senilai Rp 11,55 Triliun
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan IHPS I Tahun 2018 merupakan ikhtisar dari 700 laporan hasil pemeriksaan. "Terdiri atas 120 LHP pemerintah pusat, 542 LHP pemerintah daerah, serta 38 LHP Badan Usaha Milik Negara dan badan lainnya," ujar dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018.
Menurut Moermahadi, IHPS I 2018 mengungkapkan 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan. Angka tersebut terdiri atas 7.539 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal, 8.030 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 10,06 triliun, serta 204 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
Dari 8.030 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sebanyak 5.172 permasalahan berdampak finansial.
"Sebanyak 3.557 permasalahan mengakibatkan kerugian senilai Rp 2,34 triliun, 513 permasalahan menimbulkan potensi kerugian senilai Rp 1,03 triliun, dan 1.102 permasalahan menimbulkan kekurangan penerimaan senilai Rp 6,69 triliun," kata Moermahadi.
Atas permasalahan ketidakpatuhan berdampak finansial tersebut, Moermahadi mengatakan beberapa entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara, daerah, atau perusahaan senilai Rp 676,15 miliar.
ADVERTISEMENT
Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK pada semester 1 tahun 2018 adalah atas antara lain satu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 86 LK Kementerian Lembaga, satu LK Bendahara Umum Negara, 18 LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 542 LK Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017. Selain itu juga empat LK Badan Lainnya yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Otoritas Jasa Keuangan, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Penutup Penyelenggaraan Ibadah Haji per 31 Desember 2017. Sedangkan Laporan Keuangan BPK Tahun 2017 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Top 3: 10 Jurus Tebalkan Dompet Setelah Lebaran

Pasca Lebaran, dompet kian menipis? Sudah pasti. Maklum saja, libur panjang Lebaran menguras gaji maupun Tunjangan Hari Raya (THR). Tapi tenang saja, ada langkah untuk mengembalikan isi dompet. Direktur Utama PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI), Anita memberikan tipsnya. Dia mengatakan tak bisa dipungkiri kalau urusan memulihkan anggaran pasca liburan bisa dibilang susah-susah gampang. Baca Juga Ternyata, Dompet Juga Bisa Ungkap Banyak Hal tentang Diri Anda VIDEO: Obyek Wisata Tegal Masih Ramai Pengunjung Usai Lebaran, Ratna Galih Liburan ke Maladewa Apalagi bagi mereka yang mengandalkan pemasukan bulanan saja seperti gaji, dalam hal ini para karyawan. Ada 10 jurus supaya kocek tetap penuh usai liburan. Berita mengenai strategi untuk memulihkan keuangan pasca libur Lebaran paling banyak dicari pembaca Kanal Bisnis Liputan6.com . Berikut tiga berita terpopuler yang dirangkum, Kamis (27/6/2018): 1. Libur Pilkada, Masuk Ancol Gratis Pemilihan Kepala Daerah ...
Read more
Image
1,7 Juta Pelamar CPNS Lolos ke Tahap Ujian Trio Hamdani Ilustrasi/Foto: Tim Infografis: Luthfy Syahban FOKUS BERITA Pendaftaran CPNS Dibuka Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan sebanyak 1.751.661 pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) dipastikan bisa ikut tes seleksi kompetensi dasar (SKD). Hal itu karena mereka sudah dinyatakan lolos verifikasi dokumen persyaratan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan mengatakan, dari dokumen yang sudah diverifikasi sampai hari ini, ada 355.733 yang tidak lolos dalam tahap tersebut. "Dari yang sudah diverifikasi, yang memenuhi syarat 1.751.661 sampai detik ini. Yang tidak memenuhi syarat sampai detik ini 355.733 orang. Antara 20-21% in general, teman-teman tidak lolos," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BKN, Jakarta Timur, Selasa (16/10/2018). Ridwan mengatakan, sejauh ini sudah ada sekitar 2 juta pelamar yang dokumennya diverifikasi. Masih ...
Read more
Image
Keuangan Syariah Berpotensi Jadi Lokomotif Ekonomi Nasional Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia diperkirakan memiliki masa depan cerah dan berpotensi menjadi lokomotif ekonomi nasional. Foto/ A+ A- BANDUNG - Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia diperkirakan memiliki masa depan cerah dan berpotensi menjadi lokomotif ekonomi nasional. Namun, untuk mencapai ke arah tersebut, perlu dukungan pemerintah. Direktur Bank BJB Syariah, Indra Falatehan mengatakan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar merupakan pasar potensial bagi industri perbankan syariah maupun keuangan berbasis syariah. "Industri keuangan syariah semakin hari akan semakin baik. Namun, secara market share ini yang menjadi masalah karena kami melawan sesuatu yang bergerak," ujar Indra di Bandung, Kamis (8/2/2018). Market share keuangan syariah Indonesia masih relatif kecil, yakni hanya berkisar di angka 5%. Angka tersebut berada jauh di bawah negara mayoritas muslim lainnya sepe...
Read more